Jakarta, 5 Juli 2026 — Di tengah tuntutan organisasi agar semakin adaptif dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Biro Hubungan Antar Lembaga (HAL) DPW LDII DKI Jakarta memilih melakukan pembenahan dari dalam. Melalui konsolidasi yang diikuti Ketua DPD LDII se-DKI Jakarta di Masjid Al-Muflihun, Sunter Jaya, Jakarta Utara, organisasi ini menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus meningkatkan efektivitas peran Biro HAL.
Konsolidasi tersebut menjadi forum penyamaan arah kebijakan, evaluasi program, sekaligus penguatan koordinasi mulai dari tingkat PAC, PC, DPD hingga DPW agar selaras dengan kebijakan organisasi secara nasional.
Dewan Penasehat LDII Jakarta Pusat, KH Suherman, menegaskan bahwa Biro HAL memegang posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, hubungan yang dibangun bukan sekadar bersifat seremonial, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan mendukung program-program pemerintah.
> “Biro HAL harus mampu berkontribusi dalam mengomunikasikan sekaligus menyukseskan program pemerintah. Dengan demikian, sinergi yang dibangun dapat menghadirkan dukungan nyata serta mendorong keterlibatan para pemangku kebijakan,” ujar KH Suherman.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
Selain itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat dinilai tidak kalah penting karena memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan publik.
> “Para tokoh memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik dengan para tokoh menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Biro HAL DPW LDII DKI Jakarta, Ust. Pudya Sanjaya, SE, mengakui bahwa pada periode sebelumnya aktivitas Biro HAL belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perubahan yang lebih terarah pada kepengurusan saat ini.
Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, di antaranya inventarisasi data tokoh lintas lembaga yang belum komprehensif serta penyusunan buku panduan operasional Biro HAL yang masih dalam proses.
Menurutnya, konsolidasi menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat kebersamaan antar pengurus.
> “Melalui konsolidasi ini kami membangun chemistry agar seluruh jajaran Biro HAL memiliki visi, semangat, dan langkah yang sama dalam menjalankan tugas organisasi,” katanya.
Pudya menambahkan, arahan Ketua Umum LDII menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang disusun, melainkan dari kualitas pelaksanaan dan evaluasinya.
Karena itu, Biro HAL berkomitmen melaksanakan evaluasi program secara berkala setiap dua bulan, khususnya pada program wawasan kebangsaan, penguatan kapasitas organisasi, serta pengembangan jejaring kelembagaan mulai dari tingkat PAC, PC, DPD hingga DPW.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Biro HAL DPW LDII DKI Jakarta, Ust. Lukmanul Hakim, S.Pd., M.Pd, memaparkan materi mengenai Pedoman Organisasi (PO) Biro HAL LDII. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan rutin setiap bulan secara bergiliran, baik internal Biro HAL maupun bersama Ketua DPD LDII se-DKI Jakarta.
Menurutnya, pola pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesamaan perspektif organisasi, menumbuhkan ukhuwah, meningkatkan solidaritas, serta membangun sistem komunikasi yang lebih efektif dengan berbagai lembaga.
> “Kerja Biro HAL bukan bertumpu pada individu, melainkan pada sistem kerja yang dibangun secara kolektif, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Lukmanul Hakim.
Melalui konsolidasi tersebut, Biro HAL DPW LDII DKI Jakarta berharap mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam membangun komunikasi lintas lembaga, memperluas jejaring strategis, serta meningkatkan kontribusi organisasi bagi masyarakat, pemerintah, dan pembangunan bangsa.
